TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENUJU GOOD GOVERNANCE

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa menuju good governance sehubungan disahkannya UU No.6 tahun 2014, pemerintahan desa bergeser sebelumnya bagian dari pemerintahan daerah menjadi pemerintahan desa yang pengelolaannya secara mandiri. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menjelaskan dan menganalisis, pemerintahan desa cukup diwakilkan oleh kepala desa dan perangkat desa masih kuat. Hal ini membawa akibat minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan sebaliknya masyarakat tidak peduli atas ruang publik yang sebenarnya sudah terbuka luas. Metode pendekatan menggunakan statute aproach dengan menganalisis UUDNRI 1945, UU No.6 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, UU No.25 tahun 2009,UU No.20 tahun 2001, UU No.14 tahun 2008, PP No.60 tahun 2014, PP No. 72 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2016, Permendagri No.113 tahun 2014, Permendagri No.114 tahun 2014 sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekundernya publikasi hukum meliputi buku teks, jurnal. Teknik analisa bahan hukumnya metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya sinergitas dan integritas antara pemerintah desa, masyarakat dan pasar (dunia usaha) untuk menuju pemerintahan desa good governance. Pemerintah desa harus senantiasa memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab kepada masyarakat (UU No.14 tahun 2008). Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ke arah pembaharuan dan pengembangan hukum pada masa mendatang atau kajian referensi berikutnya.

This research examines and analyzes the implementation of village government towards good governance in connection with the passing of Law No. 6 of 2014, village government shifted from previously being part of regional government to village government which is managed independently. This type of normative juridical research, namely explaining and analyzing, village government is sufficiently represented by the village head and village officials are still strong. This results in minimal community participation in village development. And conversely, people don't care about public spaces that are actually already wide open. The approach method uses statute approach by analyzing UUDNRI 1945, UU No.6 of 2014, UU No.23 of 2014, UU No.25 of 2009, UU No.20 of 2001, UU No.14 of 2008, PP No.60 of 2014, PP no. 72 of 2005, PP no. 8 of 2016, Permendagri No.113 of 2014, Permendagri No.114 of 2014 as primary legal material. Secondary legal materials include legal publications including textbooks, journals. The legal material analysis technique uses grammatical and systematic interpretation methods. The research results show the importance of synergy and integrity between the village government, community and the market (business world) to achieve good governance in village government. The village government must always provide clear and responsible information to the community (Law No. 14 of 2008). This research is expected to enrich discourse towards future legal reform and development or subsequent reference studies.