PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA LAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH

Authors

  • Marliyati Marliyati Politeknik Negeri Semarang
  • Sri Murtini Politeknik Negeri Semarang
  • Resi Yudhaningsih Politeknik Negeri Semarang
  • Mohammad Hasanudin Politeknik Negeri Semarang
  • Christina Retno Gayatrie Politeknik Negeri Semarang

DOI:

https://doi.org/10.32497/keunis.v10i2.3626

Keywords:

e-Government, Taxpayers, Vehicle Tax

Abstract

Industrial revolution 4.0 which is famous for the phenomenon of disruption of innovation, in the field of government, demands the implementation of information technology systems in the affairs of organizing government services. Electronic applications in the field of government, commonly referred to as e-Government, to optimize the service of certain tasks and functions. Government Resources Management System (GMRS) of Central Java Province, is an integrated system of government of Central Java Province. One of the implementations of the e-Government application available, is the vehicle tax application service, which is named SAKPOLE. The results of the study concluded that the SAKPOLE application for the administration of motor vehicle tax payments had not been fully utilized by motor vehicle taxpayers in Central Java Province. The SAKPOLE application has no effect on motor vehicle tax revenues in Central Java Province.

Author Biographies

Marliyati Marliyati, Politeknik Negeri Semarang

Akuntansi

Sri Murtini, Politeknik Negeri Semarang

Akuntansi

Resi Yudhaningsih, Politeknik Negeri Semarang

Akuntansi

Mohammad Hasanudin, Politeknik Negeri Semarang

Akuntansi

Christina Retno Gayatrie, Politeknik Negeri Semarang

Akuntansi

References

Anam, M.C., Andini, R., & H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening. Journal of Accounting.

Aswati, W. O., Mas”™ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(1).

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16.

Juliantri, N. K. A. dkk. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” Jurnal Kharisma, 3.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Muchtar, M., & Dkk. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Putri, A. O. B., & Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. Jurnal Akuntansi, 7(1).

Rusmana, dkk 2016, 1001 Hal Tentang Pajak, SMART, Jakarta

Susanti Dian, 2019, Tata Kelola Pajak Kendaraan Bermotor di Era Digital, Materi Kuliah Tamu di Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang

Susanto, A. Kurniasari dan Revi Arfamaini, SE., MA. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial. Volume 5. Nomor 1.

Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Jurnal Ekonomi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Akuntansi, 5(1). https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Downloads

Additional Files

Published

2022-07-22

Issue

Section

Articles