IMPLEMENTASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PEMBELAJARAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BAGI MGMP KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI KEUANGAN LEMBAGA DI KABUPATEN PEMALANG
Keywords:
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Akuntansi.Abstract
Pengelolaan akuntansi perusahaan barang dan jasa bagi perusahaan kecil dan menengah merupakan kemampuan yang dimiliki bagi para lulusan kompetensi Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kemampuan atas kompetensi ini memerlukan wawasan dan pengetahuan terbaru sejalan dengan perkembangan dunia kerja. Salah satu pengetahuan terbaru yang wajib diberikan di kelas adalah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Akuntansi dan perpajakan merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada kompetensi akuntansi dan keuangan Lembaga. Para guru wajib memperbaharui keilmuannya sebagai tanggung jawab pemberian materi pembelajaran di kelas. Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021 merupakan ketentuan baru yang seharusnya diberikan dalam pembelajaran mata pelajaran akuntansi dan perpajakan.
References
[1] BNSP, 2005. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja. Jakarta Direktorat Akademik Dirjen Dikti Depdiknas 2008. dalam http://spm-fmipa-unesa. blogspot. com/2011/02/standar-kompetensi-lulusan-perguruan.html
[2] Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum), Jakarta 2008
[3] M. Rosul Asmawi dalam Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 66-71 Hasil Pembelajaran, Sumber: http://www.elektro.undip.ac.id/?page_id=226
[4] Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Sangat Penting. Sumber : http://www.pikiran rakyat.com/node/168910
[5] Standar Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi, Sumber :http://spm-fmipa-unesa.blogspot.com/2011/02/standar-kompetensi-lulusan-perguruan.html
[6] Survey Kompetensi Lulusan Fakultas Farmasi UNAIR, Sumber : www.ff.unair.ac.id
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.